Millenium Development Goals (MDG's)

Millenium Development Goals (MDG’s)

Adalah tujuan pembangunan millenium sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB untuk melaksanakan 8 (delapan) tujuan pembangunan, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Adapun usaha-usaha pencapain target MDG’s di Indonesia beserta kendala-kendala dan juga keberhasilan Indonesia dalam usaha pencapaian target tersebut antara lain :


Di kutip dari KOMPAS, 2 DESEMBER 2010 HAL 13
Selamatkan ibu dan bayi HIV/AIDS
Dalam rangka memperingati hari AIDS sedunia, massa yang tergabung dalam UNGASS Forum Indonesia beraksi di kawasan bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (1/12). Mereka menyuarakan antara lain pentingnya peningkatan informasi pendidikan HIV dan AIDS bagi kalangan remaja di Indonesia.
Sementara itu pengurus Klinik Teratai, tempat terapi pengidap HIV/AIDS, RS Hasan Sadiqin Bandung, Teddy Hidayat mengungkapkan, program penemuan dan konseling penderita HIV/AIDS belum berjalan sesuai harapan. Hal itu terlihat dari masih tingginya penderita HIV/AIDS.
Kasus HIV/AIDS di Jabar hingga Juni 2010 sebanyak 5536 orang, 2148 orang menderita HIV dan 3388 orang menderita AIDS. Kepala bidang Penyehatan lingkungan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jabar Fita Rosemary mengatakan, “Estimasi populasi rawan tertular HIV/AIDS tertinggi adalah Jabar dan kemungkinan akan terus bertambah”.
Polda Humas dan Informasi KPA Provinsi Bali Prof I Nyoman Mangku Karmaya menyatakan, optimalisasi program voluntary counseling test (VTC) dan preventing mother-to-child transmission (PMTCT) dikalangan ibu hamil positif HIV penting guna mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi menjadi 1-3 persen. Tanpa program ini resiko penularan itu bisa mencapai 30%.
Tugas pemerintah bersama pihak-pihak terkait adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang HIV/AIDS dan pencegahan, hingga reduksi penularannya. Kita semua harus lebih waspada dan sadar.



BIDANG PENDIDIKAN
Desentralisasi pendidikan yang diberikan daerah seiring kebijakan otonomi daerah diminta untuk ditinjau kembali. Mereka menginginkan kebijakan untuk mengembalikan kewenangan soal guru kepada pemerintah pusat supaya guru-guru tudak menjadi korban untuk kepentingan daerah.
Ketua umum PB PGRI Sulistyo mengatakan, usulan agar pemerintah mengambil kebijakan sentralisasi guru yang saat ini menjadi wewenang bupati/walikota ke pusat sudah disampaikan dalam pertemuan dengan wali President Boediono beberapa hari ini. Ini disebabkan pengengkatan, pemberian sanksi, penghargaan dan sebagainya tidak memperhatikan kompetensi dan riwayat karier guru, tetapi lebih pada mendukung bupati/wali kota terpilih. Guru jadi serba salah saat pemilihan umum kepala daerah. Diam salah, mendukng salah satu calon juga salah. Ketika calon yang didukung kalah, banyak guru yang disingkirkan dan jadi korban.
Dilema yang dihadapi para guru semakin dipolitisi, semisal kebijakan pendidikan dasar gratis, bupati/wali kota mengeluarkan aturan tidak boleh memungut bayaran dari masyarakat, sekolah gratis bisa dengan dana BOS, dan tidak ada bantuan dari daerah, yang sebenarnya jauh dari cukup, sehingga menyebabkan guru kelimpungan.
Padahal menurut Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sutanto, guru yang dipolitisi menjadi tidak bebas berkarya, mudah digencet, dan tidak kritis karena ancaman tidak naikpangkat atau dimutasi.

Pengamat pendidikan Soedijarno mengatakan, pemerintah semestinya menciptakan sebuah sistem pendidikan nasional, tetapi kenyataannya pendidikan termasuk yang didesentralisasikan, padahal sebenarnya daerah belum mampu.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Jumlah pengangguran 8,59 atau 7,4%, salah satu usaha untuk mengatasinya adalah dengan mendorongh mereka untuk berwirausaha. Ganggur karena jumlah penduduk yang banyak dengan minimya keahlian dan terbatsnya peluang kerja bidang formal, kompetensi calon kerja tidak sesuai dengan bidangnya, SDA yang belum dimanfaatkan, penanggulannya adalah dengan kegiatan bursa tenaga kerja yaitu kegiatan mempertemukan calon tenaga kerja dengan perusahaan pencari kerja.
Strategi lain sebagai penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah :
Peresmian Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 26 Juli 2010, yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden Boediono.
Dasar hukum pembentukan TNP2K adalah Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres tersebut merupakan penyempurnaan dari Perpres nomor 13 Tahun2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
TNP2K berada dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Tugas tim ini adalah meyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, memastikan sinergi antara kementerian dan lembaga negara, serta mengawasi pelaksanaan program di wilayah.
Usaha MDG’s di daerah Jateng
GENDER
Upaya untuk mewujudkan keseteraan gender dan Keadilan Gender (KKG), dan pemberdayaan perempuan telah dilakukakan antara lain melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti Forum Komunikasi Pangarusatamaan Gender dan Forum Kajian Gender. Selain itu juga dilakukan pengintregrasian perspektif gender ke dalam dokumen-dokumen perencanaan. Seperti yang telah dilakukan di daerah Jawa Tengah.

MENEKAN ANGKA KEMATIAN BAYI
Angka kematian bayi mendapat perhatian secara khusus melalui berbagai program dan kegiatan untuk menekan terjadinya gizi buruk pada balita, beberapa indikator keberhasilan bidang kesehatan ditunjukkan dengan indikator mortalitas yaitu Angka Kematian bayi (AKB) di Jawa Tengah cenderung menurun dari 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2000 menjadi 14 per 1000 kelahiran hidup tahun 2005.
MENINGKATKAN KESEHATAN IBU
Sedangkan meningkatnya angka kesehatan ibu ditandai dengan semakin turunnya angka kematian karena proses persalinan serta masih tetap dilaksanakannya program keluarga berencana.
Hal tersebut tercermin dengan menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 152 pada tahun 2000 menjadi 115 per 100.000 kelahiran tahun 2003. Sedangkan prevalesi gizi kurang pada anak balita menurun dari 14,08% pada tahun 2003 menjadi 10,51% pada tahun 2006 (hasil pemantauan status gizi)
PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN
Cakupan pelayanan air bersih perkotaan lebih kurang 39,86% dan pedesaan 12,6%. Cakupan sanitasi lebih kurang 71% sampah terangkut. Kondisi tersebut sebanding dengan rata-rata nasional dan target Millenium Development Goals (MDGS)
























Tim Anti Kemiskinan Boediono Mulai Bekerja
Wakil Presiden Boediono akan meresmikan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Gedung Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 26 Juli 2010, pukul 12.00. TNP2K ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden.
Dasar hukum pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres tersebut merupakan penyempurnaan dari Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
TNP2K berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas tim ini antara lain adalah menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, memastikan sinergi antara kementerian dan lembaga negara, serta mengawasi pelaksanaan program di wilayah ini.
Tim ini diketuai langsung oleh Wakil Presiden Boediono. Adapun wakilnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelas menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi anggotanya, antara lain: Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, dan Menteri Kesehatan. Selain itu, sebagai anggota, juga ada Kepada Badan Pusat Statistik dan unsur masyarakat dan dunia usaha.
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh kelompok kerja yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Anggota kelompok kerja terdiri dari unsur kementerian/lembaga, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Tim ini adalah tim ketiga yang berada di bawah komando Wakil Presiden. Dua lainnya adalah Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Komite Pendidikan. Setelah ini, kemungkinan Wakil Presiden harus memimpin tim keempat, yakni Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010.